Manuskrip Mushaf Al-Qur`an Kertas Kuno (MMKK-A) Koleksi Museum Jenang dan Gusjigang Kudus Jawa Tengah Kajian Kodikologi dan Rasm Berkaidah Hamzah by Abdul Wadud Kasful Humam, Vina Tsuroyya Najihah

“…Klsifikasi ini digunakan untuk menganalisis pola penulisan yang digunakan oleh penulis manuskrip MMKK-A dengan sampel surah dan ayat secara random. Kajian manuskrip penting dilakukan, sebagai upaya untuk menelaah cara penyajian penulisan al-Qur`an masa lampau serta membuka wawasan bagi masyarakat luas agar mengenal dan memahami mushaf-mushaf klasik Nusantara. …”
Get full text

Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009 by Nurhasanah Nasution, Irwansyah Irwansyah

“…Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. …”
Get full text

Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan by Annisa Diva Murbarani, Beatrix Benni

“…Notaris tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. …”
Get full text

Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya by Juwita Rahayu Manurung, Irwansyah Irwansyah

“…Oleh karena itu, yang dimengerti sebagai komisi pemilihan umum seperti yang terdapat pada UUD 1945 pasal 22E ayat (5) ialah KPU, Bawaslu, dan DKPP ialah serangkai. …”
Get full text

Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination) by anjani upik chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati

“… Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). …”
Get full text

Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam bagi remaja di lingkungan keluarga di kota Subulussalam by Elvi Sukriyah, Sapri Sapri, Makmur Syukri

“…Tafsir Tarbawi, Kajian Ayat-Ayat Al-Qur’an Dengan Tafsir Pendidikan. Jakarta: Kalam Mulia. …”
Get full text

Tehânevî’nin Keşşâfü ıstılâhati’l-funûn ve’l-‘ulûm Adlı Ansiklopedik Eserindeki Tasavvufî Makamlarla İlgili Maddelere İlişkin Bir İnceleme by Mahmut Ulu

“…Fıkha dair Ahkâmü’l-arâzî ve tefsire dair Sebku’l-gayât fî neski’l-âyât adlı iki eseri daha bulunan Tehânevî’nin Keşşâfü ıstılâhati’l-funûn ve’l-‘ulûm adlı ansiklopedisi en bilinen eseridir. …”
Get full text

Implementation of Sanctions Against Taxpayers Who Conduct Taxation Crimes Reviewed from the Islamic Criminal Law by Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, R. Sugiarto, Muslich Azhari

“…Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap wajib pajak atau terdakwa yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam kasus tindak pidana mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebelumnya dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, mengingat sanksi pidana dalam hukum perpajakan merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir dikehendaki, tetapi apabila tetap tidak dilakukan pembayaran kewajiban pajaknya dalam batas tertentu, maka di proses secara hukum yang berlaku.Dalam persidangan didengar keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta alat bukti, hakim melakukan ijtihad atas putusannya dengan mempertimbangkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta keyakinan hakim, maka terdakwa diputus dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali kewajiban pembayaran pajak atau apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) tahun.…”
Get full text

Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean by Magdariza, Delfiyanti

“…Dalam hal ini, ada tiga pasal yang mengatur tentang bidang jasa dalam UU Perdagangan terbaru dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN yakni pasal 4 ayat (2), pasal 20 dan pasal 21. Namun secara lebih jauh, perjanjian AFAS ini tentu memberikan tantangan dan peluang bagi Indonesia di sektor perdagangan jasa. …”
Get full text

Designing and explaining the political behavior model of managers in government organizations by Mehdi Izadi, Amir Hoshang Nazarpuri, Reza Sepahvand, Hojat Vahdati, Mohammad Hakak

“…The results of this research are in agreement with the results of Abdolali pour et al, (2023), Sanaie et al, (2023), Mohammadi et al, (2022), Selajgeh & Rostakhiz (2021), Ayat et al, (2021), Vujatovic (2019), Gullu & Yildiz (2019), and Esmaili Ranjbar & Selajgeh (2019). …”
Get full text