Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.351 PK/PDT/2018) by Amirahni Zahra Tripipo, Rembrandt, Hasbi

“… Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani (Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN). Pengecualian kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan atas dasar permintaan penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, bukan merupakan keinginan dari Notaris untuk tidak membacakan akta dengan ketentuan keterangan mengenai alasan akta tidak dibacakan ditulis dalam penutup akta sesuai dengan perintah UUJN (Pasal 16 ayat 7). …”
Get full text

Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung by Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif

“…Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. …”
Get full text

TRADISI PENGAJIAN DHIKR AL-MAWT DALAM SELAMETAN KEMATIAN by Kasman

“…Dengan menggunakan metode deskriptif fenomenologis ditemukan bahwa: pertama, ada dua model pengajian Dhikr al-Mawt  dalam Selametan kematian pada warga Muhammadiyah Cakru: (a) Pengajian dengan cara membaca ayat-ayat al-Qur’an (tanpa tawasulan),(b) Pengajian dengan cara membaca Yāsīn-Tahlil, dengan diawali tawasulan. …”
Get full text

Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis by Tali Tulab

“…Hal ini terbukti dari diturunkannya ayat-ayat muhakamah yang menjelaskan mengenai perkawinan ataupun pernikahan. …”
Get full text

Kur’ân’da Yeryüzü Merkezli Doğal Afetlerle İlgili Olarak Zikredilen Bazı Kavramların Bağlamsal Açıdan Değerlendirilmesi by Halil İbrahim Aydın

“…Çalışma, tarama yöntemi kullanılarak ilgili ayetlerden söz konusu bu kavramların tespit edilmesi ve bağlamlarının tefsir kaynakları başta olmak üzere çeşitli eserlerden araştırılıp ortaya konulmasıyla hazırlanmıştır. Münâsebâtü’l-âyât ve’s-süver ve nazmü’l-Kur’ân ilimlerinin verilerinden istifade edilerek söz konusu bu kavramların Kur’an’da hangi bağlamda zikredildiği hususu incelenmiş olup sosyal varlık olan ve dünyanın kendisine emanet edildiği insanın doğal afet konusundaki tutumu ve sorumluğuyla ilgili Kur’ân’ın bakış açısına bir nebze ışık tutulmaya çalışılmıştır. …”
Get full text

Pengintegrasian Motif Ibadah Pendidik Sebagai Upaya Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pendidikan by Dahlan Dahlan, Refnadi Refnadi, Zufriani Zufriani

“…Pendidikan secara praktiknya tidak terlepas dari proses pembelajaran sepanjang ayat. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan muatan motif yang ada pada diri para pelaksana pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, terutama terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran sebagai suatu ibadah. …”
Get full text

PEMBELAJARAN TABLIGH MODAL KEMAMPUAN DAKWAH SANTRI by Ratu Suntiah, Hasbiyallah Hasbiyallah, Miftahul Fikri, Muhamad Arief

“…Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan dakwah santri yang berbeda-beda dalam menyampaikan materi dakwahnya, baik dalam hafalan dalil Al-Quran, cara memahami ayat Al-Quran, ataupun cara dalam menyampaikan kepada pendengarnya. …”
Get full text

Tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situs Mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejateraan masyarakat hukum adat by Marius Suprianto Sakmaf

“…Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan Situs mansinam dianaranya Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD , serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. …”
Get full text

Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009 by Selviyati Selviyati, Irwansyah Irwansyah

“…Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. …”
Get full text

Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 832/Pid.Su... by Nurhayati

“…Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan mengacu pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. …”
Get full text

Akibat Hukum Atas Pengenaan Bea Materai Lebih Dari Satu Dalam Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris by Helmi Dewangga, Herman Suryokumoro, Dyah Widhiawati

“…Tata cara pengajuan SKB PPh Waris terdapat salah satu persyaratan didalam penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-8/PJ/2023 tentang Surat Pernyataan Pembagian Waris yang didalamnya terdapat pengenaan bea materai lebih dari 1 (satu) didalam suatu dokumen. pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipermudah karena didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran terhadap PPh Waris. …”
Get full text

Implementasi hukum di area zona ekonomi eksklusif (ZEE) menurut perpres no. 115 tahun 2015 tentang illegal fishing perspektif hukum laut internasional by Dina Andriani, Syofiaty Lubis

“…Salah satu dokumen yang relevan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat (1)  Perpres Nomor 115 Tahun 2015, untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing) atau Satgas 115.…”
Get full text

Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi by Abdhy Walid Siagian, Tommy Putra Zumita, Muhammad Farhan

“… Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memberikan penegasan untuk merumuskan suatu Undang-Undang tentang perjanjian Internasional. …”
Get full text

Evaluasi dampak program literasi al-qur’an terhadap penguatan karakter religius siswa sekolah menengah pertama by Nur Amalia Putri, Fatkhur Rohman

“…Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program literasi Al-Qur'an berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang makna ayat, konsep-konsep Islam, dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. …”
Get full text

Peran dinas pendidikan dalam mengatasi kasus kehamilan siswa tentang siswa persfektif fiqh siyasah by M. Bima Sakti, Syofiaty Lubis

“…Namun realitanya banyak sekolah yang langsung memberikan hukuman berat bahkan pemecatan terhadap siswa tersebut dari sekolah, tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan Amanat UUD RI pada pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”. …”
Get full text

Manuskrip Mushaf Al-Qur`an Kertas Kuno (MMKK-A) Koleksi Museum Jenang dan Gusjigang Kudus Jawa Tengah Kajian Kodikologi dan Rasm Berkaidah Hamzah by Abdul Wadud Kasful Humam, Vina Tsuroyya Najihah

“…Klsifikasi ini digunakan untuk menganalisis pola penulisan yang digunakan oleh penulis manuskrip MMKK-A dengan sampel surah dan ayat secara random. Kajian manuskrip penting dilakukan, sebagai upaya untuk menelaah cara penyajian penulisan al-Qur`an masa lampau serta membuka wawasan bagi masyarakat luas agar mengenal dan memahami mushaf-mushaf klasik Nusantara. …”
Get full text

Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009 by Nurhasanah Nasution, Irwansyah Irwansyah

“…Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan handphone saat berkendara di Kota Medan telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. …”
Get full text

Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan by Annisa Diva Murbarani, Beatrix Benni

“…Notaris tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. …”
Get full text

Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya by Juwita Rahayu Manurung, Irwansyah Irwansyah

“…Oleh karena itu, yang dimengerti sebagai komisi pemilihan umum seperti yang terdapat pada UUD 1945 pasal 22E ayat (5) ialah KPU, Bawaslu, dan DKPP ialah serangkai. …”
Get full text

Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination) by anjani upik chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati

“… Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). …”
Get full text