GC-MS Analysis and Study of the Antimicrobial Activity of Citrus paradisi, Citrus aurantifolia, and Citrus sinensis Peel Essential Oils as Hand Sanitizer by Isra Osman Mohammed, Ayat Ahmed Alrasheid, Saad Mohammed Hussein Ayoub

Get full text

Nonlinear Static Soil-Structure Interaction Analysis of Time-Dependent Soil Deformation Effects on RC Structures by Ayat Errahmane Remadna, Kamel Bezih, Rafik Demagh, Mohamed Saddek Remadna

Get full text

Di-Genic Inheritance in Genodermatoses: Insights from Two Consanguineous Cases in a Reference Lebanese Center within the Middle East and North Africa (MENA) Region by Ayat Kadhi, Lamiaa Hamie, Edward Eid, Georges Nemer, Mazen Kurban

Get full text

Tailoring and characterization of bioactive graft material for alveolar bone preservation and regeneration in fresh extraction sockets of dog model by Ayat Hamdy, Manal Saad, Rania ElBackly, Samir Nouh, Himanshu Jain, Mona Marei

Get full text

Factors influencing breast milk donation to a human milk bank in Iran: implications for policymakers and planners by Leila Doshmangir, Maryam Naghshi, Kamal Gholipour, Ayat Ahmadi, Hosein Azizi, Vladimir Sergeevich Gordeev

Get full text

Impact of the unconventional extraction on antioxidants and antimicrobial characteristics of hibiscus and olive leaves extracts by Abdel-Aziz R.E. El-Hadary, Ayat M.A. Abulmakarm, A.M. Sulieman, Gehan A. El-Shorbagy, Alaa S. Mohamed

Get full text

KONSEP KEPEMIMPINAN MENURUT SYU’BAH ASA by Munadzir

“…This is library research which is characteristically descriptive-analysis and focused on the book entitled Dalam Cahaya Alquran: Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik written by Syu’bah Asa related to the qur’anic verses on leadership. …”
Get full text

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota P... by Reta Permata Kasman, Khairani, Syofiarti

“…Notaris/PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00  untuk setiap laporan. …”
Get full text

Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.351 PK/PDT/2018) by Amirahni Zahra Tripipo, Rembrandt, Hasbi

“… Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani (Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN). Pengecualian kewajiban pembacaan akta dapat dilakukan atas dasar permintaan penghadap karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, bukan merupakan keinginan dari Notaris untuk tidak membacakan akta dengan ketentuan keterangan mengenai alasan akta tidak dibacakan ditulis dalam penutup akta sesuai dengan perintah UUJN (Pasal 16 ayat 7). …”
Get full text

Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung by Abdul Qodir Zaelani, Syamsul Hilal, Abdul Hanif

“…Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. …”
Get full text

TRADISI PENGAJIAN DHIKR AL-MAWT DALAM SELAMETAN KEMATIAN by Kasman

“…Dengan menggunakan metode deskriptif fenomenologis ditemukan bahwa: pertama, ada dua model pengajian Dhikr al-Mawt  dalam Selametan kematian pada warga Muhammadiyah Cakru: (a) Pengajian dengan cara membaca ayat-ayat al-Qur’an (tanpa tawasulan),(b) Pengajian dengan cara membaca Yāsīn-Tahlil, dengan diawali tawasulan. …”
Get full text

Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis by Tali Tulab

“…Hal ini terbukti dari diturunkannya ayat-ayat muhakamah yang menjelaskan mengenai perkawinan ataupun pernikahan. …”
Get full text

Pengintegrasian Motif Ibadah Pendidik Sebagai Upaya Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pendidikan by Dahlan Dahlan, Refnadi Refnadi, Zufriani Zufriani

“…Pendidikan secara praktiknya tidak terlepas dari proses pembelajaran sepanjang ayat. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan muatan motif yang ada pada diri para pelaksana pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, terutama terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran sebagai suatu ibadah. …”
Get full text

Tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situs Mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejateraan masyarakat hukum adat by Marius Suprianto Sakmaf

“…Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan Situs mansinam dianaranya Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD , serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. …”
Get full text

Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009 by Selviyati Selviyati, Irwansyah Irwansyah

“…Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. …”
Get full text

Akibat Hukum Atas Pengenaan Bea Materai Lebih Dari Satu Dalam Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris by Helmi Dewangga, Herman Suryokumoro, Dyah Widhiawati

“…Tata cara pengajuan SKB PPh Waris terdapat salah satu persyaratan didalam penjelasan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-8/PJ/2023 tentang Surat Pernyataan Pembagian Waris yang didalamnya terdapat pengenaan bea materai lebih dari 1 (satu) didalam suatu dokumen. pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipermudah karena didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran terhadap PPh Waris. …”
Get full text

Implementasi hukum di area zona ekonomi eksklusif (ZEE) menurut perpres no. 115 tahun 2015 tentang illegal fishing perspektif hukum laut internasional by Dina Andriani, Syofiaty Lubis

“…Salah satu dokumen yang relevan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat (1)  Perpres Nomor 115 Tahun 2015, untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing) atau Satgas 115.…”
Get full text

Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi by Abdhy Walid Siagian, Tommy Putra Zumita, Muhammad Farhan

“… Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memberikan penegasan untuk merumuskan suatu Undang-Undang tentang perjanjian Internasional. …”
Get full text

Evaluasi dampak program literasi al-qur’an terhadap penguatan karakter religius siswa sekolah menengah pertama by Nur Amalia Putri, Fatkhur Rohman

“…Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program literasi Al-Qur'an berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang makna ayat, konsep-konsep Islam, dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. …”
Get full text

Peran dinas pendidikan dalam mengatasi kasus kehamilan siswa tentang siswa persfektif fiqh siyasah by M. Bima Sakti, Syofiaty Lubis

“…Namun realitanya banyak sekolah yang langsung memberikan hukuman berat bahkan pemecatan terhadap siswa tersebut dari sekolah, tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan Amanat UUD RI pada pasal Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah Wajib membiayainya”. …”
Get full text