Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris Di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.351 PK/PDT/2018) by Amirahni Zahra Tripipo, Rembrandt, Hasbi

“…Akibat Hukum akta tidak dibacakan oleh Notaris pada putusan nomor 351 pk/pdt/2018 Dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan. …”
Get full text

Implementation of Sanctions Against Taxpayers Who Conduct Taxation Crimes Reviewed from the Islamic Criminal Law by Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, R. Sugiarto, Muslich Azhari

“…Penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap wajib pajak atau terdakwa yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam kasus tindak pidana mengenai tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebelumnya dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu, mengingat sanksi pidana dalam hukum perpajakan merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir dikehendaki, tetapi apabila tetap tidak dilakukan pembayaran kewajiban pajaknya dalam batas tertentu, maka di proses secara hukum yang berlaku.Dalam persidangan didengar keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta alat bukti, hakim melakukan ijtihad atas putusannya dengan mempertimbangkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta keyakinan hakim, maka terdakwa diputus dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dengan dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali kewajiban pembayaran pajak atau apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) tahun.…”
Get full text

Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean by Magdariza, Delfiyanti

“…Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagagan. …”
Get full text

Komunikasi Publik Intelijen dalam Mendukung Pemanfaatan Energi Nuklir di Indonesia by Rizkyagi Aanwijzi

“…Persepsi tersebut pada batas tertentu berakibat pada masih terdapat penolakan sebagian masyarakat terhadap PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN berperan dalam upaya deteksi dan antisipasi yang mengancam keamanan serta kepentingan nasional. …”
Get full text

Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia by Sahara Nasution, Irwansyah Irwansyah

“…Kekeliruan yang terlihat seperti Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengabaikan bahwa seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perUndang-Undangan.…”
Get full text

Internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam bagi remaja di lingkungan keluarga di kota Subulussalam by Elvi Sukriyah, Sapri Sapri, Makmur Syukri

“…Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 8(2). Indonesia, R. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. , (2003). …”
Get full text