Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak by KMS Herman, Bernadete Nurmawati, Dewi Iryani, Didik Suhariyanto

“…Hasil penelitiannya adalah tax Avoidance dengan praktik transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam undang-undang perpajakan dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi rendah. …”
Get full text

Evaluasi implementasi periode "lame duck" di Indonesia sejak kemerdekaan republik indonesia tahun 1945 hingga saat ini by Mahruzar Hasibuan, Irwansyah Irwansyah

“…Oleih karena itu, beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. …”
Get full text

Faktor yang Menghambat Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit: Literature Review by Tamaamah Habibah, Inge Dhamanti

“…Paling banyak ditemukan yaitu ketakutan staf terhadap hukuman dan intimidasi, kurangnya pengetahuan terhadap prosedur melapor, rendahnya umpan balik yang positif dari manajemen, serta undang-undang yang tidak melindungi pelapor. Simpulan: Hambatan pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit dipengaruhi oleh 3 faktor penting yaitu faktor individu, faktor organisasi, dan faktor pemerintah. …”
Get full text

Perbandingan Doktrin The Piercing Of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis Dan Jerman) by Dwinta Sugandi, David Tan, Winda Fitri

“…Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. …”
Get full text

Urgensi penegakkan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan by Muhammad Farhan Syah, Syofiaty Lubis

“…Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan Tim Escort  Ambulance di Kota Medan yang melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. …”
Get full text

Karakter, Dimensi Total Pendidikan/Character, The Total Dimension Of Education by Prayitno Prayitno

“…Di Indonesia, nilai-nilai kesejatian manusia itu dirumuskan dalam bentuk filsafat dan ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila, yang memberikan dasar dan warna bagi keseluruhan materi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. …”
Get full text

Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota Bandung by Galih Mahardika, Ernady Syaodih, Ivan Chofyan

“…Menindaklajuti penerapan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibuat Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Daerah Kota (Studi Kasus: Kota Bandung). …”
Get full text

Strategi penanganan konflik sosial di era teknokultur social conflict handling strategies in the technocultural era by Anang Puji Utama

“…Sebagai upaya mengatisipasi hal yang sama dan semakin berkemnangnya konflik siber perlu sebuah undang-undang yang mengatur sistem keamanan nasional secara komprehensif sehingga dapat mengkoordinasikan berbagai pihak yang terkait dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundang-undangan. …”
Get full text

Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia by Sarah Sabrina, Khalid Khalid

“…Data primer diperoleh melalui dokumen resmi terkait proses pemberhentian, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan DPR, dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. …”
Get full text

Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan by Namira Elisyah Nasution, Irwansyah Irwansyah

“…Pendekatan penelitian kualitatif ini juga menggunakan penelitian yang menggali berbagai literatur, baik dalam undang-undang, buku, jurnal atau artikel maupun website yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis. …”
Get full text

Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila by Alam Suryo Laksono Alam, B. Patmawanti

“… Harus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun. …”
Get full text

Pengaturan cyber terrorism ditinjau dari perspektif organizational transnational crime by Putu Sekarwangi Saraswati, I Nengah Susrama

“…ASEAN Convention on Counter Terrorism telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism; Aksi global cyber terrorism seiring dengan kecanggihan teknologi era digital semakin menguat dan semakin beragam aksi yang bisa dilakukannya. …”
Get full text

Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan by Rika Susanti

“…Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana dan dalam etika kedokteran. …”
Get full text

Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara by Delfina Gusman

“…Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Kelembagaan Kementerian merupakan lembaga penunjang (auxiliary organ) tugas Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. …”
Get full text

Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya by Khoiril Padilah, Irwansyah Irwansyah

“…Pemilu adalah wujud nyata demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E adalah dasar hukum utama dari pemilhan umum untuk menghasilkan kepala negara, kepala pemerintah, Anggota DPR, DPD, DAN DPRD, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat pusat, pelaksaaan pemilu yang bersih, terbuka, dan adil merupakan salah satu amanah tegas konstitusi untuk menciptakan suatu pemilu yang demokratis dan berkualitas. …”
Get full text

Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017 by Fitra Gusfriyanto, Rizanda Machmud, Edison Edison

“…Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1962 sudah tidak relevan karena sudah lama, jumlah tenaga masih kurang dari segi kualitas/ kompetensi, jumlah sarana dan peralatan masih kurang terutama di wilayah kerja, pelaksanaan kegiatan belum sesuai standar operasional prosedur, tingkat kepatuhan petugas masih rendah dan montoring belum terlaksana dengan baik. …”
Get full text

The Concept of Ḥiyāl in Marriage: A Preliminary Review by Ahmad Syakir Mohd Nassuruddin, Mohd Zain Mubarak, Zulfaqar Mamat, A’inaa Lyana Amanina Mohd Zaim

Get full text

Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against c... by Rika Dwi Juliani, Syofiaty Lubis

“…Mekanisme Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, seharusnya Indonesia harus menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.…”
Get full text

Legalitas Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Tanah dan/atau Bangunan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan) by Vanessa Maurizkha, Akhmad Budi Cahyono

“…Terdapat hakim yang membolehkan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dengan dasar bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. …”
Get full text

Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination) by anjani upik chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati

“… Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yuriprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. …”
Get full text