Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah by Shazlin Fazhira, Irwansyah Irwansyah

“…Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala desa. …”
Get full text

Upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia by Saputri Ramadhani, Novayagori Tarmizi

“…Kajian ini menemukan bahwa regulasi perlindungan hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, cenderung dirumuskan secara umum, membuka ruang untuk interpretasi yang bervariasi dan potensi ketidakefisienan implementasi. …”
Get full text

Akibat Hukum Atas Pengenaan Bea Materai Lebih Dari Satu Dalam Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris by Helmi Dewangga, Herman Suryokumoro, Dyah Widhiawati

“…Dokumen yang merupakan objek Bea Materai yang telah dibayar Bea Materainya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, saat digunakan sebagai Dokumen alat bukti di Pengadilan, tidak wajib dilakukan Pemateraian Kemudian. …”
Get full text

Analisis akta kelahiran anak adopsi di tinjau dari peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Mandailing Natal (di tinjau dari perspektif HAM) by Laila Fatma Lubis, Syofiaty Lubis

“…Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua angkat, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. …”
Get full text

Analisis sistem peradilan pidana anak dengan children hearing prespektif fiqh siyasah assyar’iyyah by Titania Fadhillah, Irwansyah Irwansyah

“…Penelitian ini didasari oleh sistem peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sampai sekarang ini dengan landasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Mekanisme proses yang dijalankan disamakan layaknya orang Dewasa Walaupun terdapat perbedaan Namun tetap melewati tahap pemeriksaan dan interogasi oleh kepolisian, bahkan sampai tahap penuntutan oleh kejaksaan dalam persidangan di pengadilan. …”
Get full text

Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009 by Nurhasanah Nasution, Irwansyah Irwansyah

“…Dalam penelitian ini, metode hukum sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas hukum dari undang-undang yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis berusaha memberikan gambaran yang rinci, jelas, dan lengkap tentang realitas masalah yang sedang diteliti. …”
Get full text

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1137/Pid.Su... by Erry Setiawan, Gunawan Nachrawi

“…Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi undang-undang, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan. …”
Get full text

Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya by Juwita Rahayu Manurung, Irwansyah Irwansyah

“…Metode pendekatan pada artikel ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Maka Keberadaan KPU pada konsep ketatanegaraan Indonesia disebut juga menjadi komisi negara independen (independen regulatory agencies) atau lembaga penyokong/bantu (state auxiliary agencies) ialah lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum di Indonesia yang disahkan pada UUD NKRI tahun 1945 pasal 22E dan diatur lebih lanjut lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 mengenai pelaksanaan pemilihan umum. …”
Get full text

Pengalihan pemberlakuan fuel surcharge terhadap harga tiket pesawat dalam perspektif hukum persaingan usaha by Yetti Yetti, Yeni Triana

“…Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ,disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga yang harus dibayar  konsumen pasar bersangkutan yang sama, kecuali usaha patungan Dalam kenyataannya 9 (sembilan) maskapai penerbangan yakni, Sriwijaya Air, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Travel Express Aviation Service, dan Lion Mentari Airlines, Wings Abadi Airlines, Metro Batavia, Kartika Airlines, melanggar Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 dengan mengadakan perjanjian penetapan harga (Price Fixing agreement). …”
Get full text

Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Software di Tinjau  Dari Hukum Nasional by Delfiyanti

“…Pengaturan terkait dengan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 saat ini dianggap masih belum cukup tegas untuk mengatur mengenai tindakan pembajakan software. …”
Get full text

Evaluasi dan Redesign Website Pendidikan Tinggi dengan Menerapkan User Experience Lifecycle by M. Gilvy Langgawan Putra, Michael Renaldi, Sri Rahayu Natasia

“…Pada awalnya perguruan tinggi membuat situs web untuk mengenalkan dan mempromosikan lembaga pendidikannya. Diresmikannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP) menciptakan suatu keputusan di mana badan publik wajib “meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”. …”
Get full text

Tinjauan terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat bagi pelaku zina by Zulkarnain S

“…Di wilayah Kenegerian Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, disamping berlakunya hukum nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  sebagai payung dari hukum pidana, maka diberlakukan juga pidana adat untuk mengatur  pergaulan hidup dimasyarakat. …”
Get full text

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan di Kota Medan by Muhammad Ali Adnan, Sanjaya Gideon Gultom, Atika Sunarto

“…Tujuan dari penelitian Guna Mengetahui Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan, Guna Mengetahui Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan dan Guna Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. …”
Get full text

NILAI EKONOMI TAMAN HUTAN RAYA IR. H. JUANDA KOTA BANDUNG DENGAN METODE BIAYA PERJALANAN by LELY SYIDDATUL AKLIYAH

“… Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. …”
Get full text

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021 by Tri Supartini, Meysita Arum Nugroho

“…Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan penerapan hukum sertifikat tanah elektronik dan mengevaluasi jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik menawarkan efisiensi, terdapat tantangan teknis dan sosial yang mempengaruhi implementasinya di lapangan. …”
Get full text

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online pada aplikasi fintech berdasarkan ijtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia by Dinda Nurul Khotimah, Imam Yazid

“…Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliografi untuk pengumpulan data, serta mengumpulkan informasi sekunder dari berbagai sumber, seperti putusan pengadilan, undang-undang, peraturan, buku dalam koleksi pribadi dan perpustakaan, artikel surat kabar dan majalah, jurnal online, dan makalah ilmiah. …”
Get full text

Art Therapy Sebagai Penyaluran Emosi Anak by Siti Azizi Fauziyyah, Ifdil Ifdil, Yola Eka Putri

“…Dalam undang-undang perlindungan anak pada tahun 2012 mengatakan bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan negara dan juga eksistensi bangsa ini. …”
Get full text

Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009 by Selviyati Selviyati, Irwansyah Irwansyah

“…Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. …”
Get full text

Gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi pengusaha trucking prespektif siyasah maliyah by Dedy Kurniawansyah Bangun, Syafruddin Syam

“…Penelitian deskriptif berupa jenis penelitian yang menghubungkan antara menomena social atau hubungan antara fenomena yang di uji dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang juga konseptual.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, data tersier. …”
Get full text

Implikasi hukum penggunaan ai dalam seni grafis terhadap hak kekayaan intelektual by Fauzan Iraldi Singarimbun

“…Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revisi dan penyesuaian undang-undang hak kekayaan intelektual agar dapat menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI. …”
Get full text