Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS by Asmin Fransiska, Dellvin Sergio

“…Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. …”
Get full text

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah by Nurhadi Nurhadi

Subjects: “…Kata Kunci: Undang-Undang No. 1 Th 1974, Perkawinan, Maqashid, Syariah…”
Get full text

Kedudukan Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris by Ister Angelia

Get full text

Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang by Selvi Harvia Santri

Get full text

Pelaksanaan peraturan tentang legalitas para pengobat tradisional komplementer berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 by Juliana Juliana, I Gede Agus Kurniawan

Get full text

Evaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022 by Anggy Rachmania Saragih, Irwansyah Irwansyah

“…Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hak warga binaan yang meninggal di lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. …”
Get full text

Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP by Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang

“…Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna delik penodaan agama dalam pasal 156A KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. …”
Get full text

Analisis yuridis terhadap undang-undang no.18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan pada keluarga miskin dalam perspektif maqasid syariah by Nadilla Zahra, Ramadani Ramadani

“…Payung hukum yang mengatur pangan di Indonesia yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Dari segi maqashid syariah memiliki nilai dalam upaya mewujudkan kemaslahatan ummat, hal ini dapat terwujud dengan dua cara yaitu melalui upaya untuk menghasilkan maslahat dan kemanfaatan, serta sesuatu yang diupayakan untuk menolak bahaya atau kerusakan. …”
Get full text

Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup by Zul Akrial, Henni Susanti

Get full text

Analisis peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terkait ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh by Muhammad Asri Rajani Maha, Arifuddin Muda Harahap

“…Penelitian ini bertujuan untuk mengamati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja terkait ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh serta untuk mengetahui berbagai macam dampak keterkaitan ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh. …”
Get full text

Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah by Arni Amanda Saragih, Syofiaty Lubis

“…Dan dalam perspektif hukum islam tidaklah haram bila memiliki pendapat tersebut. Terletak pada undang undang 39 tahun 1999 tentang  HAM bahwasanya manusia merupakan sebuah anugerah yang datang dan harus di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara.…”
Get full text

Perlindungan penggunaan aplikasi makanan dan minuman online dalam information legality jaminan kehalalan produk berdasarkan UU no. 11 tahun 2020 perspektif fiqih siyasah by Padia Putri, Syafruddin Syam

“…Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. …”
Get full text

Tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situs Mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejateraan masyarakat hukum adat by Marius Suprianto Sakmaf

“…Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan Situs mansinam dianaranya Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD , serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. …”
Get full text

Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan by Annisa Diva Murbarani, Beatrix Benni

“… Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). …”
Get full text

Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi by Abdhy Walid Siagian, Tommy Putra Zumita, Muhammad Farhan

“… Penerapan perjanjian internasional di Indonesia telah mengalami pergeseran pemaknaan di dalam penerapannya, dimana Pasal 11 ayat 2 dan 3 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (Pasal 11 Perubahan Ketiga UUD 1945), telah memberikan penegasan untuk merumuskan suatu Undang-Undang tentang perjanjian Internasional. …”
Get full text

Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di Aceh Tenggara by Satria Akbar Desky, Irwansyah Irwansyah

“…Proses pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati (PERBUP) di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, kemudian disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang no 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu methode Omnibus di cantumkan sejak tahapan perencanaan methode ini digunakan dalam penyusunan Peraturan  perundang Undangan  Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahapan perencanaan;(2)Methode Omnibus (3) tahapan penyusunan; (4) tahapan pembahasan; (5) tahapan pengesahan atau penetapan, (6) tahapan pengundangan, dan (7) tahapan penyebarluasan. …”
Get full text

Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi by Wahdina Aulia, Irwansyah Irwansyah

“…Adapun penelitian yang dilakukan ini untuk menganalisis adanya perlindungan yang diberikan negara untuk pelaku yang ingin bekerja sama sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. …”
Get full text

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong) by Yuspar

“…Untuk menganalisis sifat melawan hukum serta parameter untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interprestasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. …”
Get full text

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta take over rumah dalam menjamin kepastian hukum by Rizki Wahyudi

“…Menggunakan pendekatan undang-undang, yang memerlukan melihat undang-undang, peraturan, dan literatur terkait yang ada. …”
Get full text

Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika by Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Nelwitis

“…KUHP Nasional memberikan dasar yang kuat terhadap pengaturan yang lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.       …”
Get full text