POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS

Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official lett...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Abrar Afif, Marjan Miharja
Format: Article
Language:English
Published: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2025-01-01
Series:IBLAM Law Review
Subjects:
Online Access:https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/548
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1832590091111890944
author Abrar Afif
Marjan Miharja
author_facet Abrar Afif
Marjan Miharja
author_sort Abrar Afif
collection DOAJ
description Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut data, terdapat 553 orang WNI eks ISIS yang masih berada di tempat pengungsian yang diantaranya terdapat anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme. Artikel ini mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya  perlindungan terhadap anak korban tindak pidana FTF. Studi ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban tindak pidana FTF. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana FTF, sehingga diperlukan adanya perumusan kebijakan komprehensif melalui regulasi yang efektif.
format Article
id doaj-art-f6e5bb0a717c41038c9804410944ff95
institution Kabale University
issn 2775-4146
2775-3174
language English
publishDate 2025-01-01
publisher Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
record_format Article
series IBLAM Law Review
spelling doaj-art-f6e5bb0a717c41038c9804410944ff952025-01-24T02:38:33ZengSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMIBLAM Law Review2775-41462775-31742025-01-015110.52249/ilr.v5i1.548POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS Abrar Afif0Marjan Miharja1Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut data, terdapat 553 orang WNI eks ISIS yang masih berada di tempat pengungsian yang diantaranya terdapat anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme. Artikel ini mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya  perlindungan terhadap anak korban tindak pidana FTF. Studi ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban tindak pidana FTF. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana FTF, sehingga diperlukan adanya perumusan kebijakan komprehensif melalui regulasi yang efektif. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/548ISISAnakPemulanganPerlindungan
spellingShingle Abrar Afif
Marjan Miharja
POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS
IBLAM Law Review
ISIS
Anak
Pemulangan
Perlindungan
title POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS
title_full POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS
title_fullStr POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS
title_full_unstemmed POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS
title_short POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS
title_sort politik hukum pemerintah indonesia terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana foreign terrorist fighters
topic ISIS
Anak
Pemulangan
Perlindungan
url https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/548
work_keys_str_mv AT abrarafif politikhukumpemerintahindonesiaterkaitupayaperlindunganhukumterhadapanakkorbantindakpidanaforeignterroristfighters
AT marjanmiharja politikhukumpemerintahindonesiaterkaitupayaperlindunganhukumterhadapanakkorbantindakpidanaforeignterroristfighters