Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur

Tujuan Penelitian untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam sengketa Perangkat Desa di Kab.Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum y...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Firzhal Arzhi Jiwantara
Format: Article
Language:English
Published: Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) 2024-02-01
Series:JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Subjects:
Online Access:https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2037
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1832584697802129408
author Firzhal Arzhi Jiwantara
author_facet Firzhal Arzhi Jiwantara
author_sort Firzhal Arzhi Jiwantara
collection DOAJ
description Tujuan Penelitian untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam sengketa Perangkat Desa di Kab.Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum yang keduanya dibutuhkan di dalam mengukur dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian yaitu Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah  Dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek  tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa dan Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Desa Pringgabaya Kab.Lombok Timur yaitu Amar putusan, Hambatan eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN adalah Kepala Daerah  yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan  eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN yang  digugat  adalah  pejabat  yang  menerima  kewenangan  delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis, Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah dan Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Kepala Desa Pringgabaya.
format Article
id doaj-art-f62d449ff0804d4491af1cb18a3d41a9
institution Kabale University
issn 2477-8524
2502-8103
language English
publishDate 2024-02-01
publisher Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
record_format Article
series JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
spelling doaj-art-f62d449ff0804d4491af1cb18a3d41a92025-01-27T12:25:44ZengIndonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)2477-85242502-81032024-02-011011910.29210/0202320371654Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timurFirzhal Arzhi Jiwantara0Universitas Muhammadiyah MataramTujuan Penelitian untuk mengetahui tentang hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN dalam sengketa Perangkat Desa di Kab.Lombok Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian ini, digunakan dalam rangka mengakomodir aspek dogmatik hukum dan kenyataan hukum yang keduanya dibutuhkan di dalam mengukur dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian yaitu Hakekat Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memeperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah  Dalam hal amar atau diktum putusan lembaga peradilan telah dilakukan eksekusi, dilihat dari aspek teori norma merupakan pelaksanaan dari norma kongkrit yang diciptakan oleh lembaga peradilan terhadap suatu kasus dengan obyek  tertentu dan subyek tertentu khususnya pihak-pihak yang bersengketa dan Hambatan-hambatan pelaksanaan Putusan PTUN Dalam Sengketa Perangkat Desa Di Desa Pringgabaya Kab.Lombok Timur yaitu Amar putusan, Hambatan eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN adalah Kepala Daerah  yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, Hambatan  eksekusi  putusan  disebabkan  Pejabat TUN yang  digugat  adalah  pejabat  yang  menerima  kewenangan  delegasi semu, Hambatan tentang pemahaman pejabat TUN terhadap teori Negara hukum dan AAUPB, Hambatan Tekhnis, Hambatan yuridis, Hambatan terkait dengan asas-asas hukum, Hambatan dari segi keterbatasan kewenangan hakim, Hambatan akibat perubahan system otonomi daerah dan Hambatan akibat ketidak-patuhan pejabat TUN dalam hal ini Bupati Lombok Timur atau Kepala Desa Pringgabaya.https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2037putusan ptun, sengketa, perangkat desa, hambatan ptun
spellingShingle Firzhal Arzhi Jiwantara
Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
putusan ptun, sengketa, perangkat desa, hambatan ptun
title Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
title_full Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
title_fullStr Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
title_full_unstemmed Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
title_short Hambatan-hambatan pelaksanaan putusan PTUN dalam sengketa perangkat desa di Kab. Lombok timur
title_sort hambatan hambatan pelaksanaan putusan ptun dalam sengketa perangkat desa di kab lombok timur
topic putusan ptun, sengketa, perangkat desa, hambatan ptun
url https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/2037
work_keys_str_mv AT firzhalarzhijiwantara hambatanhambatanpelaksanaanputusanptundalamsengketaperangkatdesadikablomboktimur