Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 - Halili Halili; Sri Hartini; Iqbal Arpannudin (Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan)
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil analisis menunjukkan, pertama, MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji mengenai dapat diterima atau tidaknya sebuah permohonan dalam perkara sengketa pilkada 2017. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses dismissal (dismissal process). Kedua, penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa pilkada oleh MK tidak secara serta merta in line dengan perwujudan keadilan elektoral yang bersifat substantif. Ada kecenderungan bahwa putusan dismissal yang dilakukan oleh MK cenderung mengabaikan keadilan substantif. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK, yaitu; 1) tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan 2) ambang persentase selisih hasil suara dalam sengketa pilkada, yaitu tidak lebih dari 0,5%, 1%, 1,5% atau 2%.