TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap semua narapidana, termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya, narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyaraatan (Lapas) Sukamiskin tidak memperole...
Saved in:
| Main Authors: | Endra Wijaya, Andre Sandy Avianto |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Magister Hukum Universitas Semarang
2020-12-01
|
| Series: | Jurnal USM Law Review |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2687 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia
by: Hanafi Hanafi
Published: (2023-07-01) -
PEMENUHAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR
by: Bagus Bayu Prabowo
Published: (2016-03-01) -
Pembinaan Narapidana Perempuan Dalam Pencapaian Tujuan Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa
by: Faahita Qotrunnada, et al.
Published: (2021-11-01) -
Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahaan Peredaran Narkotika
by: Muhammad Asrul, et al.
Published: (2020-11-01) -
Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
by: Harry Sulistiyo, et al.
Published: (2025-01-01)