Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara
RUU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian sedang mengalami polemik di Masyarakat. Polemik itu terjadi dikarenakan adanya perubahan jumlah lembaga Kementerian dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 40 (empat puluh). Namun, permasalahan penambahan lembaga Kementerian ini mengandung unsur Ko...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2024-11-01
|
| Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/561 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832592797824188416 |
|---|---|
| author | Delfina Gusman |
| author_facet | Delfina Gusman |
| author_sort | Delfina Gusman |
| collection | DOAJ |
| description |
RUU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian sedang mengalami polemik di Masyarakat. Polemik itu terjadi dikarenakan adanya perubahan jumlah lembaga Kementerian dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 40 (empat puluh). Namun, permasalahan penambahan lembaga Kementerian ini mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh penguasa dengan berdalih untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas beban tugas pemerintah. Namun, terdapat berbanding terbalik dengan adanya penambahan lembaga kementeri menjadi 40 (empat puluh) yang justru akan timbulnya over birocracy. Dalam sudut pandang konstitusi fungsi kelembagaan Kementerian sangat berperan membantu visi dan misi yang akan dijalankan oleh kepala negara yaitu Presiden. Presiden tidak dapat berjalan sendiri bilamana tidak adanya peran Menteri untuk menjalankan tugas khusus kenegaraan demi kesinambungan Pembangunan suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Kelembagaan Kementerian merupakan lembaga penunjang (auxiliary organ) tugas Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Kedua, Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan suatu kelembagaan Kementerian bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan Masyarakat yang baik sehingga kebutuhan hidup Masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat optimal. Ketiga, penambahan kelembagaan Kementerian tidak terdapat relevansi untuk melaksanakan program pemerintahan yang lebih efisien maupun efektif bahkan sebaliknya, akan menimbulkan perilaku koruptif dalam jajaran penguasa dengan berdalih untuk mencapai target yang diraih dimasa mendatang.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-819c7bf84ac4450db1df17077270e467 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2579-4701 2579-4914 |
| language | English |
| publishDate | 2024-11-01 |
| publisher | Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti |
| record_format | Article |
| series | Unes Journal of Swara Justisia |
| spelling | doaj-art-819c7bf84ac4450db1df17077270e4672025-01-21T04:13:34ZengProgram Magister Ilmu Hukum Universitas EkasaktiUnes Journal of Swara Justisia2579-47012579-49142024-11-018310.31933/xb14st09Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan NegaraDelfina Gusman0Universitas Andalas RUU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Kementerian sedang mengalami polemik di Masyarakat. Polemik itu terjadi dikarenakan adanya perubahan jumlah lembaga Kementerian dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 40 (empat puluh). Namun, permasalahan penambahan lembaga Kementerian ini mengandung unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh penguasa dengan berdalih untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas beban tugas pemerintah. Namun, terdapat berbanding terbalik dengan adanya penambahan lembaga kementeri menjadi 40 (empat puluh) yang justru akan timbulnya over birocracy. Dalam sudut pandang konstitusi fungsi kelembagaan Kementerian sangat berperan membantu visi dan misi yang akan dijalankan oleh kepala negara yaitu Presiden. Presiden tidak dapat berjalan sendiri bilamana tidak adanya peran Menteri untuk menjalankan tugas khusus kenegaraan demi kesinambungan Pembangunan suatu negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan undang-undang (statues approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertama, Kelembagaan Kementerian merupakan lembaga penunjang (auxiliary organ) tugas Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Kedua, Efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan suatu kelembagaan Kementerian bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan Masyarakat yang baik sehingga kebutuhan hidup Masyarakat baik di pusat maupun daerah dapat optimal. Ketiga, penambahan kelembagaan Kementerian tidak terdapat relevansi untuk melaksanakan program pemerintahan yang lebih efisien maupun efektif bahkan sebaliknya, akan menimbulkan perilaku koruptif dalam jajaran penguasa dengan berdalih untuk mencapai target yang diraih dimasa mendatang. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/561PenambahanKementerianKelembagaan |
| spellingShingle | Delfina Gusman Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara Unes Journal of Swara Justisia Penambahan Kementerian Kelembagaan |
| title | Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara |
| title_full | Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara |
| title_fullStr | Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara |
| title_full_unstemmed | Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara |
| title_short | Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara |
| title_sort | penambahan lembaga kementerian sebagai efisiensi dan efektivitas pemerintahan menurut teori kelembagaan negara |
| topic | Penambahan Kementerian Kelembagaan |
| url | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/561 |
| work_keys_str_mv | AT delfinagusman penambahanlembagakementeriansebagaiefisiensidanefektivitaspemerintahanmenurutteorikelembagaannegara |