PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MELALUI PENYEDIA PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN BONDOWOSO - Moh. Erfan Arif; Noermijati Noermijati; Yenny Kornitasari; Rizka Fitriasari; Siti Rahmasari (Buletin Ilmiah Nagari Membangun)
Pelayanan dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat yang semestinya disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar ini dapat berbentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, ekonomi, listrik, transportasi dan pendukungnya. Pelayanan berkualitas yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada OPD penyedia pelayanan dasar di Kabupaten Bondowoso. OPD yang menjadi obyek penilaian pelayanan publik antara lain Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Koesnadi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Metode penilaian kualitas pelayanan publik ini dilakukan dengan pendekatan self-evaluation dengan arahan dan pendampingan intens fasilitator dan menggunakan skala likert 0-5. Indikator penilaian kualitas pelayanan publik berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari enam aspek dan tiga puluh indikator. Adapun hasil kinerja pelayanan publik OPD penyedia pelayanan dasar tersebut yaitu Dinas Sosial (Pelayanan Prima), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Koesnadi (Pelayanan Prima), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Baik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Baik), Dinas Kesehatan (Baik dengan Catatan), dan Dinas Pendidikan (Cukup). Secara keseluruhan, kinerja pelayanan publik dari beberapa unit pelayanan publik dasar tersebut dalam kategori baik (B). Penilaian ini sebaiknya dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat memperoleh kepuasan prima.