Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS
Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)
2024-12-01
|
| Series: | JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4658 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832584514529918976 |
|---|---|
| author | Asmin Fransiska Dellvin Sergio |
| author_facet | Asmin Fransiska Dellvin Sergio |
| author_sort | Asmin Fransiska |
| collection | DOAJ |
| description | Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. |
| format | Article |
| id | doaj-art-437e8b7e1fc74f989349c8ffc5e09e4d |
| institution | Kabale University |
| issn | 2477-8524 2502-8103 |
| language | English |
| publishDate | 2024-12-01 |
| publisher | Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) |
| record_format | Article |
| series | JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) |
| spelling | doaj-art-437e8b7e1fc74f989349c8ffc5e09e4d2025-01-27T12:46:15ZengIndonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)2477-85242502-81032024-12-0110467268110.29210/0202446582424Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKSAsmin Fransiska0Dellvin Sergio1Universitas Katolik Indonesia Atma JayaUniversitas Katolik Indonesia Atma JayaKekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4658sexual violence, conditional consent, indonesia, violence against women |
| spellingShingle | Asmin Fransiska Dellvin Sergio Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) sexual violence, conditional consent, indonesia, violence against women |
| title | Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS |
| title_full | Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS |
| title_fullStr | Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS |
| title_full_unstemmed | Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS |
| title_short | Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS |
| title_sort | pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual analisis terhadap undang undang tppks |
| topic | sexual violence, conditional consent, indonesia, violence against women |
| url | https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4658 |
| work_keys_str_mv | AT asminfransiska pelanggaranconditionalconsentdalamhubunganseksualanalisisterhadapundangundangtppks AT dellvinsergio pelanggaranconditionalconsentdalamhubunganseksualanalisisterhadapundangundangtppks |