Pelanggaran conditional consent dalam hubungan seksual: analisis terhadap undang-undang TPPKS

Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Asmin Fransiska, Dellvin Sergio
Format: Article
Language:English
Published: Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) 2024-12-01
Series:JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Subjects:
Online Access:https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4658
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kekerasan seksual dapat terjadi dengan berbagai jenis dan bentuknya. Salah satunya adalah dengan dilanggarnya persetujuan prasyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks Tindakan pidana pelanggarran bersyarat dalam hubungan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis dengan menelaah perliku manusia untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa UU yang dilihat dan dianalisis adalah undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022. UU ini tidak mengatur dan tidak secara jelas menentukan bahwa persetujuan bersyarat dalam melakukan hubungan atau aktifitas seksual penting untuk dilihat untuk menilai suatu kekerasan seksual sebagai tindak pidana. Kekosongan hukum mengenai persetujuan dengan syarat dalam hukum di Indonesia menjadi persoalan penting yang bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terutama bagi perempuan yang memiliki relasi kuasa lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melihat berbagai literatur dan kasus. Implikasi dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi.
ISSN:2477-8524
2502-8103